Diancam Denda, Google Hingga Tiktok Diminta Berantas Judi Online

Budi Arie mengatakan hal ini dilakukan untuk mempermudah Kominfo melakukan patroli konten. Denda kepada system digital akan dikenakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kominfo. Langkah pengenaan denda itu diambil sesuai dengan regulasi yang telah berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan perubahan dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat serta ketentuan perubahan. Menjadi pilihan utama untuk slot hari ini merupakan bukan hal mudah, kita mesti memiliki kredibilitas dalam mejalin situs cukup lama dan membayar berapapun participant menang.

Kominfo Gandeng Isp Berantas Judi Online, Ancam Cabut Izin Jika Tak Kooperatif

Gatotkaca123 sudah tercatat sebagai situs resmi dan kredibilitas terbaik dalam menjalin web link port gacor untuk para pecinta slot. Dalam akses situs slot gacor kami cukup mudah karena kita jamin sudah anti nawala atau keblokir setiap harinya. Slot Online mengatakan pihaknya mengajukan pemblokiran lebih dari 5.000 rekening bank terkait judi online.

Tim Satgas Tmmd Ke-120 Kodim 0421/lampung Selatan Gotong Royong Pasang Kubah Mosque Baiturrahman

online slot casino

Bagi para pecinta port online wajib untuk cobain main di situs Gatotkaca123, karena kita sedikan berbagai update bocoran real-time rtp slot, jenis game slot online sering pot maxwin dan juga berbagai jenis port terbaru setiap hari hanya disini. Ia mengatakan Indonesia sudah menjadi darurat judi online, apalagi sudah banyak masyarakat menjadi korban, terutama rakyat miskin. Oleh karena itu, Kementerian Kominfo bergerak cepat dengan melakukan kolaborasi lintas kementerian, dan lembaga dalam memberantas judi online. “Dan sekarang ada tren, para judi online ini mainnya di Telegram. Karena itu saya peringatkan ke platform Telegram, jika tidak mau kooperatif untuk memberantas judi online ini pasti akan kami tutup,” pungkasnya. Budi Arie menerangkan kalau platform lain seperti Google komitmen bekerja sama dengan Pemerintah RI untuk memberantas judi online. Sebab minggu depan, Kominfo dan perwakilan Google dijadwalkan melakukan pertemuan untuk mengatasi konten judi slot.

Cegah Demam Berdarah, Tmmd Ke-120 Kodim 0422/lb Gelar Fogging

“Isu ini juga menjadi perhatian serius Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga, pada Rabu 22 Mei lalu, beliau kembali memimpin rapat internal Kabinet untuk membahas perkembangan pemberantasan judi online,” paparnya. Menteri Budi menegaskan pemerintah memberikan perhatian pada pemberantasan judi online dengan membentuk satuan tugas pemberantasan judi online. Menurut Menteri Budi Arie, langkah itu diambil sesuai dengan regulasi yang telah berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta ketentuan perubahan dan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat serta ketentuan perubahan. Selanjutnya, Kominfo juga telah memperbarui kata kunci atau keyword yang berkaitan dengan judi online.

Diketahui Budi Arie Setiadi mengancam akan menjatuhkan denda sebesar Rp 500 juta untuk penyelenggara platform electronic di Indonesia seperti X, Telegram, Google, Meta dan TikTok, yang masih menayangkan konten judi online. “Tidak kooperatif dalam memberantas judi on the internet di platform anda, maka saya akan mengenakan denda sampai dengan Rp500 Juta rupiah per konten,” tegasnya dilansir Minggu (26/5). Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informatika) Budi Arie Setiadi memberikan peringatan keras kepada penyelenggara system electronic di Indonesia yang tidak memberantas konten judol (judi online). Berdasarkan pemantauan Kementerian Kominfo, Budi Arie menyatakan masih terdapat banyak konten dengan kata kunci atau key words terkait judi online di berbagai platform online. “Denda kepada system electronic dikenakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika,” tuturnya. “Denda kepada system digital dikenakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak [PNBP] yang berlaku pada Kementerian Kominfo,” tuturnya.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top